Tuntaskan Masalah Pertanahan di Pantura Kabupaten Tangerang, Menteri Sofyan Djalil Serahkan 2.989 Sertipikat Tanah

TANGERANG - Guna menjamin kepastian hukum, sebanyak 2.989 bidang tanah di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang sudah bersertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat. 

Penyerahan simbolis kepada warga langsung diberikan oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) Sofyan Djalil bertempat di halaman SMKN 10 Kabupaten Tangerang wilayah Pantura Kampung Rawa Rotan Desa Babakan Asem Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Banjir Supriyatno.SH Terpilih Menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang

Untuk diketahui, sertifikasi tersebut merupakan jalan penyelesaian indikasi tumpang tindih atau overlapping sejumlah Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) yang ganda muncul pada Tahun 2020 di sejumlah bidang tanah wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan jadi masalah sengketa di sejumlah bidang tanah wilayah Pantura Kabupaten Tangerang salah satunya di Desa Babakan Asem ini ada yang dikatakan viral nomor NIB ganda, pihaknya konsen menyelesaikan masalah tersebut. 

Baca juga: DP3A Gelar Pemilihan Duta Anak Kabupaten Tangerang 2022

"Di pusat sangat serius, saya minta Dirjen melakukan penyelesaian dan akhirnya semua bisa teruai. Kita mampu menyelesaiakan masalah tersebut dengan cukup baik, NIB yang tidak legal kita batalkan, " ujar Sofyan Djalil kepada wartawan.

"Alhamdulillah pada hari ini masalah sengketa tersebut sudah terselesaikan. Untuk kepastiannya kita keluarkan sertipikat, " sambungnya.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Juara Satu Kelas Eksekutif Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022

Kemudian, Sofyan Djalil menuturkan bahwa jika ada masyarakat yang ingin menjual secara sukarela oleh investor atau perorangan silahkan lantaran semua tanah sudah bersertipikat dan lebih terjamin kepastian hukumnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan haknya secara fair atau adil, tidak ada lagi sengketa.

Baca juga: Resmikan Masjid At-Taufiq, Presiden RI: Jadikan Sarana untuk Perkokoh Peradaban Indonesia Modern

"Kalau masyarakat mau menjual secara sukarela ke perorangan atau investor silahkan soalnya akan mendapatkan haknya secara fair tidak ada lagi sengketa karena sudah bersertipikat, " ungkapnya.

Oleh kerananya, menurut Sofyan Djalil program PTSL ini merupakan solusi terbaik memberikan kepastian hukum guna menghindari konflik sengketa. Selain itu, kalau semua tanah sudah bersertipikat, kata Sofyan, investasi lebih terjamin.

Baca juga: BNN Banten Apresiasi Konsistensi Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam Pelaksanaan P4GN

"Program PTSL ini program yang memberikan kepastian hukum. Kalau semua tanah sudah bersertipikat, investasi lebih terjamin, " pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengatakan pihaknya telah mengatasi permasalahan penguasaan bidang tanah di wilayah Pantai Utara. 

Dimana penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan kepastian hukum atas bidang tanah milik masyarakat melalui program PTSL.

"Dengan penetapan Desa Babakan Asem ke dalam Penetapan Lokasi Program PTSL Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebanyak 2.489 bidang tanah dan pada Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebanyak 500 bidang tanah."

"Artinya, sebanyak 2.989 sertipikat tanah siap dibagikan kepada masyarakat di wilayah Pantai Utara Kabupaten Tangerang, " paparnya.

Baca juga: Pemilihan Ketua Baru, Partai Hanura DPC Kota Tangerang Gelar Muscablub

Dapat diinformasikan, Desa Babakan Asem telah menjadi desa yang mempunyai Data Siap Elektronik sebesar 99, 1%. Harapannya, Desa Babakan Asem dapat dideklarasikan menjadi Desa Lengkap dan Data Siap Elektronik dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik. 

"Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa PTSL merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan pertanahan, " tutup Rudi.

(Ren/Sopiyan)